POLITISASI BIROKRASI PADA PILKADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

Abstract

Posisi ASN sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus profesional, jujur, adil dan tidak memihak dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Salah satu faktor penting yang banyak menyita perhatian publik terhadap kesalahan politisasi birokrasi yang menyebabkan pegawai ASN tidak bisa netral adalah model pembinaan. Sistem pembinaan ASN selama ini dilakukan dengan memberikan seluruh kewenangan kepada menteri, gubernur, bupati, walikota, yang sejatinya adalah pejabat politik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis politisasi birokrasi pemerintah daerah pada pilkada Kabupaten Kuningan, menganalisis netralitas birokrasi pemerintah daerah pada pilkada Kabupaten Kuningan, dan menganalisis dampak politisasi birokrasi pada pilkada Kabupaten Kuningan. Pemerintah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian ini riset mereka diharapkan lebih terlibat dalam meneliti, menjelaskan dan menafsirkan masalah yang diangkat dalam kasus, dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini Bentuk politisasi birokrasi pemerintah daerah pada Pilkada Kuningan 2018 menunjukkan telah terjadi mutasi dan promosi secara masif sejak pelantikan bupati. Belum ada komersialisasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Kuningan. Netralitas birokrasi pemerintah daerah pada Pilkada Kabupaten Kuningan 2018 ditemukan ASN hadir dalam pencanangan salah satu pasangan bupati. Dampak dari politisasi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan adalah birokrasi tidak netral ditandai dengan adanya PNS yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan bupati. Ada kompensasi kerja ketika salah satu pasangan memenangkan pemilihan seseorang yang membantunya sebagai bentuk imbalan dengan memberikan posisi yang strategis. Sedangkan yang tidak setuju.

Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah dengan memegang kekuasaan sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai kurator NSA, pejabat dapat mengintervensi birokrasi, mengacak-acak jajaran pemerintah daerah, mutasi pejabat dan mengintimidasi pegawai negeri.Netralitas birokrasi pemerintah daerah pada Pilkada Kuningan 2018 tercoreng karena PNS melakukan aksi politik dengan menghadiri pernyataan salah satu pasangan calon. Konsekuensi dari politisasi birokrasi terhadap birokrasi pemerintah daerah Kuningan adalah penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah. Kemudian gunakan objek negara secara langsung. Berkenaan dengan penelitian lain, diharapkan mampu menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi selama pemilu dan menggali variabel lain yang relevan.

Kata kunci: ASN; Politisasi Birokrasi; Kabupaten Kuningan.